Dalam melakukan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek, sedangkan pengeluaran investasi mempunyai efek jangka panjang. Kesalahan dalam melakukan investasi pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.
Investasi publik mempunyai kaitan yang erat dengan penganggaran modal / investasi. Penganggaran modal / investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakan proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal / investasi. Untuk memberiksn mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal / investasi dari anggaran rutin.
Penggolongan Investasi
1. Investasi penggantian
Pengeluaran untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk penggantinya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis.
2. Investasi penambahan kapasitas
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas.
3. Investasi baru
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
Aspek-Aspek Kelayakan Investasi
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
1. Aspek Teknis
Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
2. Aspek Sosial dan budaya
Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dana merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.
3. Aspek Ekonomi dan Finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan.
4. Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek, apakah publik revenue atau oleh individu; apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak; apakah proyek dijalankan oleh public agencies atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (Equity & Equality)
Analisis Biaya-Manfaat dalam Mempertimbangkan Investasi Publik
Keputusan investasi sektor publik cenderung memperhatikan pada penilaian “apakah masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih baik ?”
Analisis biaya dan manfaat dikembangkan sebagai kriteria penilaian investasi sektor publik dalam menilai perolehan manfaat sosial investasi. Pengukuran manfaat sosial diperlukan unit moneter dalam bentuk nilai uang yang diteerapkan tidak hanya pda manfaat berwujud, tetapi juga tidak berwujud seperti bebas dari kebisingan, lingkungan yang nyaman, aman dan damai, dan menghemat waktu perjalanan.
a. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan paa banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perli diidentifikasi altrnatif-alteernatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu poyek dengan proyek yang lain perlu diperrtimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lain.
b. Menentukan semua manfaat ddan biaya dari proyek yang akan dilakukan (cost / benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social benefits) yanag ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis baiaya dan manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya manfaat ini, benefit (manfaat) diteekankan pada cost (biaya) ditekankan paa kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh ketika suatu organisasi sektor publik merencanakan membuat sebuah jalan baru, maka akan muncul monetary cost untuk biaya konstruksi dan perawatan. Disamping itu juga akan muncul dalam bentuk perusakan pemandangan, polusi udara, polusi suara, kemungkinan beertambahnya kecelakaan dan sebagainya.
c. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah
Terkadang terdapat kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tiak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektifitas biaya (cost effectivness analysis).
d. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektifitas biaya tinggi
Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal peneetuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pehitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa di antaranya tidak dpat dipakai untuk pengukuran yang obyektif alam bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengidentifikasikan bahwa akan memberikan nilai uang terbaik tetapi faktor politik, eespon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas tersebut.
sumber :
Bastian, Indra. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat
